Tata Tertib Dewan

 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR      :         TAHUN 2017

T E N T A N G

 TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2014-2019

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

 

Menimbang   :a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2014 – 2019.

Mengingat :   1. Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD Tentang Tatib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 22).

Memperhatikan  :  1.     Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe  Kepulauan Nomor 02/PIMP/Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Tata Tertib DPRD Kab. Konawe  Kepulauan Tahun 2014 – 2019.

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :   PERATURAN  DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN MASA BHAKTI  2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Panitia Eksekutif Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Panitia Legislatif Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
  5. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif.
  6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
  7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  8. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  9. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  10. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  11. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  12. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  13. Panitia Kehormatan adalah Panitia Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  14. Panitia Legislasi adalah Panitia Legilasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  15. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  16. Rapat adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  17. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  18. Kunjungan adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  19. Masa Sidang adalah kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan di dalam gedung DPRD.
  20. Masa Reses adalah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan diluar masa Sidang yang dilakukan oleh para Anggota DPRD diluar gedung DPRD dengan kembali ke Daerah Pemilihan masing masing.
  21. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2014 – 2019.
  22. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  23. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
  24. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan main tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat.
  25. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  26. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebelum terpilih/terbentuk Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan

 

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG,

 

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum  yang dipilih melalui Pemilihan Umum .

 Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

  • DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(2)    Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah

 

Bagian Ketiga

Fungsi

 

Pasal 4

  • DPRD mempunyai fungsi :
  1. Pembentukan Perda;
  2. Anggaran; dan
  3. Pengawasan
  • Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
  • Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

  1. membahas bersama Bupati dan menyetuji atau tidak menyetujui Rancangan Perda;
  2. mengajukan usul rancangan Perda;
  3. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati

Pasal 6

(1)    Program pembentukan Perda sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat daftar urutan dan priorotas Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2)    Dalam menetapkan Program Pembentukan Perda sebagaiman dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

Pasal 7

(1)    fungsi anggaran sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersamaterhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(2)    Fungsi anggaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

  1. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RPKD;
  2. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  3. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
  4. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

(1)    Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

  1. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  2. pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerikasaan laporan keuangan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan.

(2)    Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan.

(3)    DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaiman dumaksud pada ayat (2).

(4)    DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Panitia Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

 

Pasal 9

  • DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
  1. membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  6. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  7. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  8. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  9. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD ini.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 10

  • Anggota DPRD berjumlah 20 orang dan keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
  • Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Kabupten.
  • Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  • Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
  • Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
  • Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

 

Pasal  11

  • Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
  • Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
  • Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

 

Pasal 12

  • Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
  • Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

 

Pasal 13

  • Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
  • Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  1. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  2. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  3. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  4. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
  • Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

 

Pasal 14

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

Pasal 15

  • Tatacara pengucapan sumpah /janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata
  • Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  2. pembacaan keputusan peresmian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  3. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  4. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
  5. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  6. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan Palu Pimpinan;
  7. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  8. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Kepala Daerah;
  9. pembacaan  doa;
  10. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  11. penyampaian ucapan selamat.
  • Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
  1. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  2. Kepala Daerah menggunakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional;
  3. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  4. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
  • Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
  1. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Kepala Daerah;
  2. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  3. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
  4. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  5. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  6. undangan dan anggotaDPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  7. Pers/crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

 

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 16

  • DPRD mempunyai hak :
  1. interpelasi;
  2. angket; dan
  3. menyatakan pendapat.
  • Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” pasal ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  • Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” pasal ini adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “c” pasal ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

 

Pasal 17

Anggota DPRD mempunyai hak :

  1. mengajukan rancangan peraturan daerah;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  8. protokoler; dan
  9. keuangan dan administratif.

 

 Bagian Kedua

Pelaksanan Hak DPRD

 

Paragraf 1

Hak Interpelasi

 

Pasal 18

  • Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  2. alasan permintaan keterangan.

 

Pasal 19

  • Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
  • Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
  • Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
  1. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
  • Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
  • Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
  • Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 20

  • Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam rapat paripurna DPRD.
  • Apabila Kepala Daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
  • Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
  • Terhadap penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
  • Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
  • Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

 

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 21

  • Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang dan/atau peraturan daerah yang akan diselidiki; dan
  2. alasan penyelidikan.

 

Pasal 22

  • Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
  • Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
  • Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  • Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  • Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.
  • Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 23

  • Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 21, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  • Dalam hal DPRD menolak hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 21, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 24

  • Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, panitia hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut diduga mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan/atau untuk diminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
  • Pejabat pemerintah, panitia hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal pemerintah, panitia hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

  • Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
  • Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan laporan hasil kerja panitia angket dan pendapat akhir fraksi.

Pasal 26

  • Apabila rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
  • Apabila rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
  • Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
  • Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPRD.
  • Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini sesuai dengan kewenangan DPRD menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 27

  • Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretariat.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  1. materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) alasan pengajuan usul menyatakan pendapat; atau
  2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5);
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 28

  • Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
  • Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
  • Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
    1. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
    2. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
    3. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
  • Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  • Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
  • Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
  • Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat :
  1. Pernyataan pendapat;
  2. Saran penyelesaiannya; dan

 

 Bagian Ketiga

Pelaksanan Hak Anggota DPRD

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 29

  • Setiap anggota DPRD berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
  • Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat
  • Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.
  • Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan.
  • Pembicaraan mengenai usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  1. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
  2. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya.
  • Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.
  • Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa
  • Tatacara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

 

Hak Imunitas

Pasal 30

  • Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
  • Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 31

  • Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis.
  • Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis yang disusun secara singkat dan jelas disertai tanda tangan dan nama jelas penanya dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
  • Pimpinan DPRD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
  • Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan dimaksud ayat (2) pasal ini kepada Kepala Daerah.
  • Jawaban atas pertanyaan dimaksud ayat (4) pasal ini oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
  • Penanya dapat meminta kepada Kepala Daerah agar menjawab pertanyaan dimaksud ayat (5) pasal ini secara lisan dalam Rapat Paripurna, Rapat Panitia Musyawarah atau Rapat Komisi yang khusus membicarakan hal itu.
  • Apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan dimaksud pada ayat (6) pasal ini maka penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat dan jelas tentang pertanyaannya, sehingga Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

 

Pasal 32

  • Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
  • Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

 

Pasal 33

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 34

  • Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
  • Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Panitia Kehormatan.

 

Pasal 35

  • Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
  • Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

 

Pasal 36

Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

 

Bagian Keempat

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 37

Anggota DPRD  berkewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

Bagian Kelima

F r a k s i

 

Pasal 38

  • Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
  • Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
  • Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
  • Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
  • Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
  • Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan.
  • Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
  • Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
  • Fraksi DPRD berjumlah dua, yang terdiri dari :
  1. Fraksi Kerakyatan;
  2. Fraksi Persatuan Nasional Indonesia Raya;
  • Fraksi mempunyai sekretariat.
  • Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
  • Pengangkatan tenaga Ahli Fraksi berdasarkan Usulan Fraksi – Fraksi DPRD Yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD

 

 

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

 

Pasal 39

  • Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  1. Pimpinan;
  2. Panitia Musyawarah;
  3. Komisi;
  4. Panitia Pembentukan Perda;
  5. Panitia Anggaran;
  6. Panitia Kehormatan; dan
  7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
  • Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif
  • Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh secretariat dan dapat dibantu oleh Tim Pakar atau Tim Ahli.

 

Pimpinan

Pasal 40

  • Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua;
  • Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
  • Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan
  • Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, penentuan wakil ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

 

Pasal 41

  • Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD;
  • Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah mufakat oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
  • Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari parpol berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
  • Pimpinn Sementara DPRD mempunyai tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

 

Pasal 42

  • Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
  • Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Kepala Daerah untuk diresmikan pengangkatannya.
  • Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
  • Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji.

 

 

Pasal 43

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipandu oleh ketua pengadilan negeri yang teksnya adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

 

Pasal 44

  • Pimpinan DPRD mempunyai tugas  :
  1. memimpin sidangDPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  4. menjadi juru bicara DPRD;
  5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  7. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  8. mewakili DPRD di pengadilan;
  9. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  11. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
  • Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  • Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
  • Usulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

 Pasal 45

  • Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan dirisebagai pimpinan DPRD;
  3. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  4. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
  • Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “d” pasal ini apabila yang bersangkutan:
  1. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Panitia Kehormatan ; atau
  2. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
  • Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Tata Tertib ini.

 

Pasal 46

  • Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
  • Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
  • Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

Pasal 47

  • Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
  • Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan berita acara rapat paripurna.

 

Pasal 48

  • Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
  • Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  • Pimpinan DPRDmengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

 

 

Panitia Musyawarah

Pasal 49

  • Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Panitia Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  • Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Panitia Anggaran, dan Fraksi.
  • Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
  • Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Musyawarah dan bukan anggota.

 

Pasal 50

  • Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
  1. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Panitia Musyawarah.
  • Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib :
  1. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah; dan
  2. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi.

 

 

Komisi

Pasal 51

  • Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
  • DPRD membentuk 3 (tiga) Komisi;
  • Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diupayakan sama.
  • Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
  • Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.
  • Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
  • Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
  • Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

 

 

Tugas dan Kewajiban Komisi

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas  :

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
  4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
  5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
  7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
  8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
  9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi dan;
  10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

 

 

 

 

Pimpinan Komisi

Pasal 53

  • Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
  • Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota masing–masing Komisi, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna pada permulaan Tahun Rapat.
  • Pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dalam satu paket Pimpinan.
  • Pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan bilamana musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak (voting).
  • Masa Jabatan Pimpinan Komisi selama dua setengah tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dengan rincian sebagai berikut :

a).  Tahap I   : Januari 2015 s/d Juni 2017 ;

b).  Tahap II : Juni 2017 s/d September 2019 ;

  • Pimpinan Komisi mengadakan Rapat sekurang–kurangnya satu kali dalam seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi setiap anggota Komisi dan membicarakan hal–hal yang bersangkutan dengan tugas kewajiban Komisi.
  • Apabila Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir dalam rapat Komisi, maka yang memimpin Rapat Komisi adalah Sekretaris Komisi didampingi seorang Anggota Komisi.

 

Bidang Tugas Komisi

Pasal 54

  • Komisi DPRD terdiri dari :
  1. Komisi “I“ – Bidang Pemerintahan, Hukum, Kepegawaian dan Pertanahan
  2. Komisi “II“ – Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  3. Komisi “III – Bidang Kesejahteraan rakyat.
  • Pembidangan tugas masing–masing Komisi diatur sebagai berikut  :
  1. Komisi “I” bidang Pemerintahan, Hukum, Kepegawaian dan Pertanahan, meliputi :
  2. Sekretariat DPRD
  3. Kantor Kesbang
  4. BPMD dan Pemdes
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  6. Polres/Polsek Konawe Kepulauan
  7. Kejaksaan Negeri
  8. Pengadilan Negeri
  9. Kodim 1417 Kendari
  10. Lembaga Pemasyarakatan
  11. Inspektorat
  12. Panitia Narkotika
  13. Kantor Satpol Pamong Praja
  14. Kantor Pertanahan
  15. Bagian Hukum Setda
  16. Bagian Umum Setda
  17. Bagian Pemerintahan Umum
  18. Bagian Humas dan Infokom
  19. Ormas, Orpol dan LSM
  20. Komisi Pemilihan Umum
  21. Panwaslu
  22. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
  23. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
  24. Asisten I Bidang Pemerintahan
  25. Organisasi Kepegawaian
  26. BKD dan Diklat
  27. Sekretariat KORPRI
  28. Kantor Penghubung
  29. Komisi “II” Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, meliputi :
  30. Dinas Pertanian
  31. Dinas Kehutanan
  32. Dinas Kelautan dan Perikanan
  33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  34. Dinas Koperasi dan UKM
  35. BP4K
  36. Bappeda
  37. Dinas PU dan Tata Ruang
  38. Dinas Pertambangan dan Energi
  39. Kantor Lingkungan Hidup
  40. Kantor Statistik
  41. Kantor Irigasi Wawonii
  42. Kantor PLN
  43. Bagian Pembangunan
  44. Bagian Sumber Daya Alam
  45. Perusahaan Daerah
  46. Staf Ahli Bidang Pembangunan
  47. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  48. Bagian Ekonomi
  49. Panitia Perizinan dan Penanaman Modal
  50. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  51. Kantor Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan
  52. Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
  53. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
  54. Dinas Perhubungan
  55. Komisi “III” Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
  56. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  57. Kantor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  58. Dinas Kesehatan
  59. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  60. Dinas Sosial
  61. Kabupaten Konawe Kepulauan
  62. Kantor Perpustakaan Daerah
  63. Kantor Agama
  64. Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan
  65. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  66. Kantor PKK
  67. Kantor PDAM
  68. Kantor POS
  69. Kantor PT. ASKES
  70. Perbankan
  71. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  72. Asisten III Bidang Umum dan Administrasi
  73. Panitia Penanggulangan Bencana Daerah.
  74. Panitia Litbang
  75. Pengadilan Agama

 

Panitia Pembentukan Perda

Pasal 55

Panitia Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

 

Pasal 56

  • Susunan dan keanggotaan Panitia Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun
  • Jumlah anggota Panitia Pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
  • Jumlah anggota Panitia Pembentukan Perda setara dengan jumlah anggota satu Komisi di DPRD.
  • Anggota Panitia Pembentukan Perda diusulkan masing-masing fraksi.

 

Pasal 57

  • Pimpinan Panitia Pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua
  • Pimpinan Panitia Pembentukan Perda dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pembentukan Perda dalam Rapat Paripurna pada permulaan Tahun Rapat dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
  • Pemilihan Pimpinan Panitia Pembentukan Perda dilakukan dalam satu paket Pimpinan.
  • Pemilihan Pimpinan Panitia Pembentukan Perda dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan bilamana musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak (voting).
  • Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pembentukan Perda bukan anggota.
  • Masa jabatan pimpinan Panitia Pembentukan Perda paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
  • Masa keanggotaan Panitia Pembentukan Perda dapat diubah pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 58

Panitia Pembentukan Perda bertugas :

  1. menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah;
  3. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Perda;
  6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
  7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Panitia Musyawarah; dan
  8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

 

 

Panitia Anggaran

Pasal 59

  • Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Anggota Panitia Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  • Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Panitia Anggaran merangkap anggota.
  • Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
  • Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.
  • Penempatan anggota DPRD dalam Panitia Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.

 

Pasal 60

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bagi DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah;
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

Panitia Kehormatan

Pasal 61

  • Panitia Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
  • Pembentukan Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  • Anggota Panitia Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang.
  • Untuk memilih anggota Panitia Kehormatan, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Panitia Kehormatan.
  • Anggota Panitia Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
  • Pimpinan Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Kehormatan.
  • Masa tugas anggota Panitia Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
  • Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Panitia Kehormatan yang digantikan.
  • Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

 

 

 

Pasal 62

  • Panitia Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
  1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
  4. melaporkan keputusan Panitia Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf “c” ayat (1) pasal ini kepada rapat paripurna DPRD.
  • Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf “c” pasal ini, Panitia Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

 

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Panitia Kehormatan berwenang :

  • memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  • meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
  • menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

 

Pasal 64

  • Panitia Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Panitia Kehormatan.
  • Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  4. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  • Keputusan Panitia Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  • Keputusan Panitia Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 65

  • Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf “c” disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Panitia Kehormatan.
  • Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Panitia Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
  • Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Panitia Kehormatan, Panitia Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
  • Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Panitia Kehormatan.

 

Pasal 66

  • Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitia Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
  • Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
  • Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
  • Pimpinan DPRD dan/atau Panitia Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

 

Pasal 67

  • Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Panitia Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
  • Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
  • Dalam hal keputusan Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  • Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Panitia Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
  • Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Panitia Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Daerah bagi anggota DPRD.
  • Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

 

 

 

BAB VI

PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN  KEPUTUSAN

 

Persidangan

Pasal 68

  • Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
  • Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
  • Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

 

Pasal 69

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pengambilan Keputusan

Pasal 70

  • Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  • Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 71

  • Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
  • Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
  1. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah;
  2. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  3. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
  • Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
  1. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  2. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  3. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
  • Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  • Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
  • Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
  • Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

 

Pasal 72

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

 

 

BAB VII

LARANGAN, SANKSI, PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIAN

 

Larangan

Pasal 73

  • Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  2. hakim pada panitia peradilan; atau
  3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada panitia usaha milik negara, panitia usaha milik daerah, atau panitia lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

 

 

  • Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
  • Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

 

Sanksi

Pasal 74

  • Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Panitia Kehormatan.
  • Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
  • Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

 

Pasal 75

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berupa :

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan/atau
  3. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

 

Pasal 76

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Tata Tertib ini.

 

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD  tentang tata beracara Panitia Kehormatan.

 

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 78

  • Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri; atau
  3. diberhentikan.

 

  • Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
  1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  2. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  4. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  5. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  7. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  8. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  9. menjadi anggota partai politik lain.

 

Pasal 79

  • Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Kepala Daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
  • Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Kepala Daerah.

 

Pasal 80

  • Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Panitia Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
  • Keputusan Panitia Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh Panitia Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Panitia Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Panitia Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  • Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Panitia Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dari pimpinan DPRD.
  • Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, pimpinan DPRD meneruskan keputusan Panitia Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Gubernur melalui Kepala Daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
  • Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Panitia Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Kepala Daerah.

Penggantian Antar Waktu

Pasal 81

  • Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 78 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  • Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  • Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

 

Pasal 82

  • Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
  • KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal ini Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Kepala Daerah.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
  • Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pasal ini Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
  • Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD.
  • Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

 

Pemberhentian Sementara

Pasal 83

  • Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  1. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  2. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
  • Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati
  • Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
  • Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
  • Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
  • Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 84

(1)    Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

(2)    Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

 

Pasal 85

(1)    Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

(2)    Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3)    dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRd yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

 

 

BAB VIII

PANITIA KHUSUS

 

Kedudukan dan Susunan

Pasal 86

  • Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
  • Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
  • Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Anggota setelah mendengar Pertimbangan Panitia
  • Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

 

Pasal 87

  • Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
  • Pimpinan Panitia Khusus terdiri dari atas unsur Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh koordinator Panitia Khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini.
  • Dalam pelaksanaan tugas-tugas pansus dibantu oleh Sekretariat DPRD.

 

Tugas Kewajiban

Pasal 88

  • Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan menyampaikan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam  Rapat Pleno.
  • Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas :
  1. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus.
  2. Menampung permasalahan dan persoalan mendesak yang meliputi bidang tugas dan kewajiban DPRD.
  3. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.
  4. Melaporkan hasil Rapat Panitia kepada Pimpinan DPRD dalam Forum Rapat Panitia Musyawarah dan atau Rapat Paripurna DPRD.
  5. Panitia Khusus dibentuk harus mencerminkan Komisi dan fraksi secara proposional.
  6. Panitia Khusus beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
  • Dalam melaksanakan tugasnya Panitia khusus dapat melakukan Rapat Kerja Dengar Pendapat dan peninjauan dan atau Kunjungan Kerja, konsultasi dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

 

Pasal 89

  • Apabila panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan atas permintaannya dapat diperpanjang Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.
  • Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah membubarkan dan atau membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan dengan cara lain.

 

 

BAB IX

RAPAT

Pasal 90

  • Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu (satu) tahun masa sidang.
  • Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  1. Kepala daerah
  2. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  3. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  • Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

 

Jenis Rapat

Pasal 91

Jenis Rapat DPRD terdiri atas :

  1. Rapat Paripurna yang merupakan Rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
  2. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan Rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
  3. Rapat Fraksi merupakan Rapat anggota Fraksi dipimpin oleh Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi;
  4. Rapat Pimpinan merupakan Rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua DPRD;
  5. Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat anggota Badan Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
  6. Rapat Komisi merupakan Rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
  7. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat Komisi-Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  8. Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat anggota Badan Anggaran, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
  9. Rapat Kerja merupakan Rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/ Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk/SKPD.
  10. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/ Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan lembaga/Panitia Organisasi Kemasyarakatan.
  11. Rapat konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
  12. Rapat Badan Pembentukan Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentuukan Perda.
  13. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  14. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  15. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Sifat Rapat

Pasal 92

Rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan DPRD setelah dibahas oleh Panitia Musyawarah untuk dinyatakan sebagai Rapat Tertutup.

 

Pasal 93

  • Rapat Terbuka adalah Rapat Anggota DPRD yang dihadiri oleh Umum.
  • Rapat Tertutup adalah Rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

 

Pasal 94

  • Pembicaraan dalam Rapat Tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
  • Sifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat tertutup tersebut.

 

Pasal 95

  • Rapat-Rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
  • Rapat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mengambil keputusan, kecuali :
  1. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  2. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Penetapan, Perubahan, Penghapusan Pajak, dan Retribusi Daerah;
  5. Utang Piutang, Pinjaman, dan Pembebanan kepada Daerah;
  6. Panitia Usaha Milik Daerah;
  7. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
  8. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  9. Kebijakan Tata Ruang;
  10. Kerja Sama Daerah;
  11. Pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  12. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;
  13. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  14. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

Pasal 96

Setiap Rapat Tertutup, dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

 

Waktu Rapat dan Waktu Kerja

Pasal 97

  • Waktu rapat DPRD adalah sebagai berikut :
  1. Siang :
  • Hari Senin – Kamis, Pukul 09.00 Wita – 16.00 Wita
  • Hari Jum’at, Pukul 08.00 Wita – 14.00 Wita
  1. Malam : Mulai Pukul 19.30 Wita – 22.00 Wita
  • Waktu kerja DPRD adalah sebagai berikut :
  1. Hari Senin – Kamis, Pukul 09.00 Wita – 16.00 Wita
  2. Hari Jum’at, Pukul 08.00 Wita – 14.00 Wita
  • Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD.

Tata Cara Rapat

Pasal 98

  • DPRD mengadakan Rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
  • Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
  • Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
  • Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai atau dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota DPRD.
  • Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

 

Pasal 99

  • Apabila waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD peserta Rapat belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama satu jam.
  • Untuk rapat-rapat sebagaimana dimaksud Pasal 105 apabila quorum sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dan apabila sesudah pengunduran waktu ini quorum masih belum tercapai, selanjutnya Pimpinan Rapat atas persetujuan rapat dapat melaksanakan tanpa terikat q

 

Tata Tempat

Pasal 100

  • Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :
  1. Rapat Paripurna
  2. Rapat Paripurna Istimewa
  • Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut :
  1. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD.
  2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD
  3. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota DPRD.
  4. Sekretaris DPRD dibelakang sebelah kiri Pimpinan DPRD.
  5. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan Kondisi ruang rapat.

 

 

Pasal 101

Aturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji DPRD hasil pemilihan umum dan diangkat sebagai berikut :

  1. Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Kepala Daerah;
  2. Setelah Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD disebelah Kiri Kepala Daerah dan mantan Pimpinan DPRD menempati tempat yang telah disediakan;
  3. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan diambil sumpah/janji menempati tempat khusus yang telah disediakan;
  4. Sekretaris DPRD dibelakang sebelah Kiri Pimpinan DPRD;
  5. Rohaniawan, Undangan, dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

 

Pasal 102

Aturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan sebagai berikut :

  1. Pimpinan Sementara DPRD disebelah kiri Kepala Daerah
  2. Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Kepala Daerah
  3. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD disebelah kiri ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD dikursi Anggota DPRD.

 

Tata Pakaian Sidang/Rapat

Pasal 103

  • Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
  • Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

 

Pasal 104

  • Tata Pakaian Kerja DPRD diatur sebagai berikut :
  1. Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH);
  2. Selasa : Pakaian Sipil lapangan (PSL);
  3. Rabu : Pakaian Kemeja Celana Kain, Bagi Wanita PSH;
  4. Kamis : Pakaian Adat;
  5. Jum’at : Pakaian Bebas Rapi/Pakaian Sipil Lapangan/ Pakaian Olah Raga.

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 105

  • Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan Rapat dapat menetapkan pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai.
  • Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga diajukan nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada tiap babak pembicaraan.
  • Pembicaraan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kecuali apabila rapat menentukan lain.

 

Pasal 106

  • Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan Rapat menetapkan lamanya berbicara.
  • Apabila pembicara telah melampui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraanya.
  • Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

 

Pasal 107

  • Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
  • Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat lain.

 

Pasal 108

  • Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
  • Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

 

Pasal 109

  • Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
  • Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan Rapat hanya dapat melakukan penyimpangan urutan pembicara, apabila yang bersangkutan sedang tidak berada didalam Ruang Rapat.
  • Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh anggota DPRD lain sebagai pembicara dan jika tidak ada anggota DPRD lain sebagai pengganti, maka gilirannya ditiadakan.

 

Pasal 110

  • Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara, apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tata tertib.
  • Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara kepada Anggota DPRD yang lain, dengan seijin Pimpinan Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
  1. Meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal lain yang berkaitan;
  2. Apabila pembicaraan menyinggung pribadi Anggota DPRD yang lain;
  3. Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diadakan perdebatan;
  4. Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan Pimpinan Rapat.

 

Pasal 111

  • Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak wajar dan atau melakukan perbuatan yang tidak etis sehingga mengganggu jalannya rapat, maka pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak wajar.
  • Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

 

Pasal 112

  • Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pasal 110 ayat (1), atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
  • Apabila terjadi peristiwa seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 24 jam.

 

Pasal 113

  • Sebelum rapat ditutup Pimpinan Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan keputusan, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
  • Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Pimpinan Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

 

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 114

  • Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Pimpinan Rapat.
  • Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaaan yang dilengkapi keterangan mengenai :
  1. Jenis dan sifat rapat;
  2. Hari tanggal rapat;
  3. Tempat rapat;
  4. Acara rapat;
  5. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  6. Pimpinan rapat;
  7. Jumlah dan nama Anggota DPRD yang hadir dan keterangan ketidak hadirannya;
  8. Kepala Daerah atau pejabat yang mewakilinya;
  9. Undangan yang hadir;
  10. Proses tentang pengambilan keputusan;
  • Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sekretaris DPRD secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
  • Setiap anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan risalah sementara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan risalah atau risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
  • Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan
  • Setelah batas waktu dimaksud ayat (4) pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun risalah resmi untuk, dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

 

Pasal 115

  • Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran dibuatkan catatan rapat yang ditandatangani Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
  • Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang menurut pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (2).
  • Setiap Rapat Komisi, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Kerja Dengar Pendapat, Sekretaris DPRD membuat laporan tertulis mengenai hasil rapat dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

 

Perubahan Acara Rapat

Pasal 116

  • Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
  • Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan dimasukkan dalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
  • Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat dimaksud berlangsung.
  • Panitia Musyawarah memutuskan tentang usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
  • Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dan atau rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

 

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 117

  • Undangan adalah :
  1. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD;
  2. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.
  • Peninjau adalah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna atas undangan Pimpinan DPRD.
  • Undangan dan peninjau disedikan tempat tersendiri.
  • Undangan dan peninjau wajib mentaati peraturan tata tertib dan atau ketentuan lisan yang ditetapkan oleh DPRD.
  • Undangan rapat dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
  • Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

 

BAB X

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

 

Lambang

Pasal 118

  • Lambang DPRD berbentuk lecana.
  • Lencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbuat dari emas murni.

Pasal 119

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 adalah lambang  Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Tulisan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 120

  • Lambang DPRD dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan ketentuan disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita.
  • Penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

Tanda Anggota

Pasal 121

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

 

 

BAB XI

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 122

  • Sebelum Pembahasan Peraturan Daerah, terlebih dahulu Panitia Pembentukan Perda bersama Komisi I DPRD melakukan rapat pembahasan Program Pembentukan Perda dengan Pemerintah Daerah.
  • Program Pembentukan Perda yang telah disepakati oleh Panitia Pembentukan Perda dan Komisi I DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan Keputusan DPRD.
  • Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat keputusan bersama DPRD.
  • Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  • Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing–masing d
  • Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.
  • Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku setelah diundangkan dalam lembaran Daerah.

 

Pasal 123

  • Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
  • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
  • Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda.
  • Dalam Keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar program Pembentukan Perda.

 

Pasal 124

  • Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Pembentukan Perda.
  • Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh secretariat DPRD.
  • Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Panitia Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
  • Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian panitia Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
  • Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Panitia Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
  • Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  1. Pengusul memberikan penjelasan
  2. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  3. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
  • Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  1. Persetujuan;
  2. Persetujuan dengan Pengubahan; atau
  • Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan Komisi, Panitia Pembentukan Perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
  • Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

 

Pasal 125

  • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah diajukan dengan surat dari Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD.
  • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 126

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

 

Pasal 127

  • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  • Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
  • Pembicaraan tingkat I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  1. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  2. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  3. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  4. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
  5. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  6. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan panitia Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  7. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan perda; dan
  8. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
  9. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  • Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
  2. Penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  3. Permintaan persetujuan daeri anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  4. Pendapat akhir kepala daerah.
  • Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  • Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

 

Pasal 128

  • Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
  • Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
  • Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
  • Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
  • Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
  • Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

 

Pasal 129

  • Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
  • Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

 

Pasal 130

  • Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 129 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah dan Kepala Daerah.
  • Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanda tangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
  • Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
  • Kalimat Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
  • Peraturan daerah Berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
  • Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XII

PELAKSANAAN KONSULTASI

 

Pasal 131

  • Konsultasi antara DPRDdengan pemerintah daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRDdengan Gubernur.
  • Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  1. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  2. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
  • Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
  • Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  • Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
  • Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

Pasal 132

  • Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
  • Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

 

 

BAB XIII

KUNJUNGAN KERJA

 

Pasal 133

  • Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 37 Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam daerah maupun di luar daerah.
  • Untuk keperluan Kunjungan Kerja, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
  • Kunjungan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
  • Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja, berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya Kunjungan Kerja.
  • Kunjungan Kerja dalam daerah, harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
  • Kunjungan Kerja keluar daerah, ditetapkan dalam Rapat Pimpinan dan Anggota.
  • Tata cara pelaksanaan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

 

BAB XIV

R E S E S

 

Pasal 134

  • Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama lima hari kerja dalam satu kali reses.
  • Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
  • Setiap melaksanakan tugas Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan melalui Sekretaris Dewan.
  • Kegiatan dan Jadwal Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
  • Pada saat selesainya satu rangkaian rapat dan kegiatan DPRD dari satu masa persidangan Pimpinan DPRD menetapkan dan mengumumkan tanggal permulaan dan berakhirnya masa Reses DPRD dalam Rapat Paripurna.
  • Selama masa Reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
  • Dalam masa Reses Anggota DPRD dapat mempergunakan waktu tersebut untuk pelaksanaan pemantauan dan menampung aspirasi dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
  • Hasil Reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi eksekutif.
  • Tata cara pelakasanaan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan DPRD.

 

BAB XV

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

 

Pasal 135

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB XVI

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

SEKRETARIAT DAN TIM AHLI

 

Sekretariat

Pasal 136

  • Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dam diberhentikan dengan keputusan Kepala Daerah atas persetujuan pimpinan DPRD.
  • Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

 

Tim Ahli

Pasal 137

  • Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
  • Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul pimpinan Alat kelengkapan DPRD dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
  • Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
  • Pengangkatan kelompok pakar dan tim ahli diberikan kewenangan kepada alat kelengkapan dewan masing-masing.
  • Tim ahli untuk setiap alat kelengkapan DPRD maksimal 2 (dua) orang
  • Pengangkatan kelompok pakar dan tim ahli diadakan setelah melalui fit & propert test oleh masing masing alat kelengkapan DPRD.
  • Syarat Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD harus memenuhi ketentuan Perundang-undangan .

 

Pasal 138

Dalam Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Pakaian yang berhubungan dengan Persidangan menyesuaikan.

 

Pasal 139

Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XVII

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

 

Pasal 140

  • Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD, dan berasal lebih dari satu Fraksi.
  • Pembahasan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota DPRD.
  • Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

 

 BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 141

  • Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan diputuskan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
  • Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan belum diatur dalam Perturan Tata Tertib ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

 

Pasal 142

Segala ketentuan dalam Tata Tertib ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 143

Peraturan ini disebut Peraturan Tata Tertib DPRD.

 

Pasal 144

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

 

 Ditetapkan di Langara

Pada Tanggal ……. Januari 2015

                                                                    

KETUA SEMENTARA DPRD

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

 

M U S D A R 

Diundangkan di Langara

Pada tanggal ……….Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN 2015 NOMOR …………………….