Kedudukan , Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah termuat secara konkrit dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun hingga saat ini UU tersebut belum memiliki aturan tekhnis setingkat PP yang menjabarkan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD, namun UU ini menjadi satu-satunya rujukan pokok terkait dengan eksistensi DPRD.

Kedudukan DPRD

Sesuai penjelasan terdahulu, bahwa kedudukan DPRD provinsi termuat dalam pasal 95 ayat (1) dan untuk DPRD Kabupaten kota termuat pada pasal 148 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“DPRD provinsi kabupaten kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi kabupaten kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah provinsi kabupaten kota”.

DPRD mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara.
Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah.

Fungsi DPRD

Fungsi-fungsi DPRD telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun untuk kepentingan pembahasan  ini, fungsi-fungsi DPRD tetap diperlukan untuk dijelaskan kembali. Dalam ketentuan pasal 96 ayat
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Provinsi mempunyai fungsi:
• Pembentukan Perda Provinsi;
• Anggaran; dan
• Pengawasan.
Ketentuan tersebut, senafas dengan fungsi DPRD Kabupaten kota sesuai pasal 149 ayat (1) bahwa,
DPRD Kabupaten kota mempunyai fungsi:
• Pembentukan Perda Kabupaten kota;
• Anggaran; dan
• Pengawasan.
Fungsi pembentukan Perda Provinsi kabupaten kota di- laksanakan dengan cara: membahas bersama gubernur bu pati walikota; menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
Provinsi kabupaten kota serta; mengajukan usul rancangan Perda provinsi kabupaten kota; dan menyusun program pembentukan Perda provinsi kabupaten kota bersama gubernur bupati walikota.
Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi  kabupaten kota tentang APBD provinsi kabupaten kota yang diajukan oleh gubernur bupati walikota. Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:
• membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur bupati walikota berdasarkan RKPD;
• membahas rancangan Perda Provinsi kabupaten kota
tentang APBD provinsi kabupaten kota;
• membahas rancangan Perda Provinsi kabupaten kota tentang perubahan APBD provinsi kabupaten kota; dan
• membahas rancangan Perda Provinsi kabupatenkota tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi kabupaten kota.
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
• pelaksanaan Perda provinsi kabupaten kota dan peraturan gubernur bupati walikota;
• pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi kabupaten kota; dan
• pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi kabupaten kota yang dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD pada dasarnya telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 101 ayat (1) untuk tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dan pasal 154 ayat (1) untuk tugas dan wewenang DPRD Kabupaten kota.

Mengingat bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, maka untuk memberikan pengayaan perlu dijelaskan perubahan-perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni:

1) Perubahan pertama yaitu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU RI)

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Perppu ini kemudian ditetapkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang.

Poin penting Perppu nomor 2 Tahun 2014 dan atau UU Nomor 2 Tahun 2015 terkait dengan wewenang dan

tugas DPRD adalah: dihapusnya tugas dan wewenang DPRD provinsi untuk “memilih gubernur” dan DPRD Kabupaten kota untuk “memilih Bupati walikota” yang semula terdapat dan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

2) Perubahan kedua yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Poin penting dari perubahan kedua (UU Nomor 9 Tahun 2015) yang terkait tugas dan wewenang DPRD adalah ditambahkannya 1 (satu) norma baru aturan untuk tugas dan wewenang DPRD Provinsi yakni: “memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan ”. Begitupula untuk tugas dan wewenang DPRD Kabupaten kota terdapat penambahan norma baru aturan, yakni: “memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan”.

Dengan penjelasan di atas, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten kota:

  1. Membentuk Perda Kabupaten Kota bersama bupati wali kota;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten kota yang diajukan oleh bupati wali kota;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten kota;
  4. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
  5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten kota;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten kota;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
  10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK, PELAKSANAAN HAK & KEWAJIBAN DPRD

Hak DPRD Kabupaten Kota:

  1. Hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten kota untuk meminta keterangan kepada bupati wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  2. Hak angket adalah hak DPRD kabupaten kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan unsur yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pelaksanaan Hak DPRD Kabupaten Kota

Hak interpelasi dilaksanakan dengan:

1) Diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten  kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima);

2) Diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

3) Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten kota.

4) Usul menjadi hak interpelasi DPRD kabupaten kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten kota yang dihadiri lebih dari 1 2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1 2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten kota yang hadir.